Meskipun Pemerintah Provinsi Jambi telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) bersama 2 pemda namun kesepakatan diatas kertas belum bisa dipraktekkan di lapangan.
Hingga akhir-akhir ini masalah TPA ini kembali mengemuka, mengingat pentingnya sanitasi bersih di Kerinci dan Sungai Penuh demi kesehatan masyarakat. Apalagi peluang pembangunan
Enam anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil IV (Kerinci-Sungai Penuh) juga telah angkat bicara mendesak gubernur segera mendudukkan Bupati Kerinci dan Walikota Sungai Penuh.
Anggota DPRD Provinsi Jambi Edminuddin mengakui sejauh ini belum ada titik temu lokasi TPA regional ini. Menurutnya. harus ada kesepakatan antara Kepala Daerah bersaudara, Ketua DPRD dan dilibatkan dengan tokoh masyarakat.
"Tentu salah satu harus ada yang memberikan kontribusi, kompensasi terhadap daerah yang menjadi lahan TPA itu," kata Politisi Gerindra ini pada 17 April di Gedung DPRD Provinsi Jambi.
Atas dasar itu Edminuddin meminta Gubernur Al Haris untuk menjembatani kedua kepala daerah agar mencapai titik temu.
"Karena kami tidak ada kapasitas mempertemukan orang ini, kami memberi dorongan kepada Pak Gubernur," sebut Edminuddin yang mantan Ketua DPRD Kabupaten Kerinci Periode 2019-2024 ini.
Ia berharap Gubernur bisa melakukan hal ini dalam waktu dekat, yakni sebelum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 ditetapkan pada beberapa bulan mendatang.
Ditambahkan Anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil IV lainnya Amrizal bahwasanya TPA regional adalah permasalahan lama yang harus direalisaskan. Tersendat pada masa Walikta Ahmadi Zubir dan Bupati Adi Rozal yang belum mencapai titik temu.
"Ini perihal tempat sampah dibuang, mana hitungannya belum ada titik temunya seperti itu. Bahkan beliau (Edminuddin) sebagai ketua DPRD Kerinci waktu itu sudah MOU bahwa TPA itu berada di Kabupaten Kerinci tempatnya. Namun titik temu terkait hitung-hitungannya (kompensasi) Sungai Penuh yang belum ada," ungkapnya.
Amrizal yang didampingi anggota DPRD dapil IV lainnya seperti Afuan Yuza, Rucita, Arwiyanto, Darmaiyansyah menambahkan
mereka berenam dari parlemen Provinsi Jambi memperjuangkan dan selalu mendukung terwujudnya TPA regional
"Tapi silahkanlah dua kepala daerah ini dan juga tokoh masyarakat, Ketua DPRD Kabupaten Gerinci ini untuk duduk bareng. Difasilitasilah oleh Pak Gubernur," harapnya.
Sementara itu Bupati Kerinci Monadi menyatakan, secara kesepahaman sudah ada titik temu antara pihaknya dan Pemkot Sungai Penuh. Namun, karena memang ini adalah kewenangan karena dua wilayah berarti ada koordinator koordinasinya dari tingkat provinsi untuk bisa bergabung.
"Ini sangat urgent dan kami sudah ada kesepahaman. Sekarang tergantung dari pemerintah provinsi dan pusat untuk melakukan langkah lanjutan. Karena kami dari dua daerah sudah ada pemahaman yang sama tentang TPA regional," akunya.
Terpisah, Gubernur Jambi Al Haris menanggapi persoalan pembangunan Tempat Pembuangan Sampah (TPA) Regional di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.
TPA yang dijanjikannya sejak tahun 2022 lalu terdapat beberapa kendala, baik itu lokasi maupun anggaran yang cukup besar.
Gubernur Jajaki Hibah Lahan dan Solusi Anggaran
Sebelumnya, kata Al Haris, di tahun 2022 pembangunan ini direncanakan menggunakan dana APBN.
"Namun tanahnya tidak ada makanya tidak jadi," kata Al Haris.
Dia mengakui, kebersihan atau penanganan sampah merupakan kebutuhan bersama yang diimpikan masyarakat maupun pemerintah Provinsi Jambi.
Dia mengklaim saat ini PT- BUKAKA (Perusahaan Induk PLTA Kerinci Merangin Hidro/ PT-KMH) sudah bersedia menghibahkan tanah seluas 5 hektar, namun yang menjadi persoalan mengenai anggaran pembangunan.
"Kita akan segera menindak lanjuti dengan BUKAKA," tukasnya.
Meski, pihaknya masih menunggu dana dari APBN, namun ia tetap berkomitmen untuk merealisasikan janji yang pernah diucap kepada masyarakat Kerinci dan Kota Sungai Penuh.
"Kita lihat nanti jika tidak ada dana dari pusat kita, jika kondisi dana kita sudah ada, kita akan membantu," bebernya.
Adapun pembangunan itu, kata dia tidak terlepas dari kerjasama antara pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Kota Sungai Penuh, baik secara pembangunan maupun anggarannya.
Sebelumnya, Gubernur Jambi Al Haris sudah berbuat untuk TPA regional ini. Pada Maret 2024 lalu, Pemerintah Provinsi Jambi bersama Pemerintah Kota Sungaipenuh dan Pemerintah Kabupaten Kerinci menyepakati kerjasama pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional.
Kesepakatan ini tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani Gubernur Jambi Al Haris, Walikota Sungai Penuh Ahmadi Zubir dan Pj Bupati Kerinci Asraf.
Penandatanganan MoU ini berlangsung pada acara silaturahmi sekaligus buka puasa bersama Gubernur Jambi dengan Pemerintah Sungai Penuh di Aula Kantor Walikota Sungai Penuh.
Gubernur Jambi Al Haris mengatakan pembangunan TPA sampah skala regional Kerinci dan Sungaipenuh sangat penting dilakukan, apa lagi mengingat volume sampah khususnya di Kota Sungaipenuh yang terus bertambah, sementara kota yang berada di paling Barat Provinsi Jambi itu tidak memiliki TPA.
Hal itu dikarenakan Kota Sungaipenuh tidak memiliki lahan untuk pembangunan TPA, sementara itu Kabupaten Kerinci mempunyai lahan yang nantinya TPA tersebut dapat mengatasi sampah di dua wilayah tersebut.
Al Haris mengungkapkan, dirinya telah menginstruksikan Kadis Lingkungan Hidup dan Kadis Kehutanan Provinsi untuk segera menyelesaikan terkait persoalan tersebut ke Kementerian LHK. “Kadis LH dan Kehutanan tadi sudah saya instruksikan untuk menjemput bola. Ini bertujuan supaya TPA ini bisa segera kita realisasikan,” ungkap Gubernur Al Haris. (ldb)
0 Komentar