Cari Blog Ini

Breaking News

Ikut Dengarkan Usulan Bupati/Walikota Bersama Komisi V DPR, BPTD Kelas II Jambi Potret Tata kelola Transportasi Darat Jambi

LEADBERITA.COM, JAMBI - Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Jambi, Dr. Benny Nurdin Yusuf mendengarkan secara langsung usulan Bupati/Walikota di Provinsi Jambi pada Senin (15/4/2025) malam di rumah dinas Walikota Jambi.

Semua usulan dicatat untuk dipetakan oleh Kabalai. Hal ini dijelaskan Dr. Benny secara luas kepada awak media yang mewawancarainya. 

"Jadi prinsipnya, Kementerian Perhubungan yang menakhodai transportasi di Indonesia dan memiliki perpanjangan tangan di daerah UPT yang  disebut  BPTD, pada prinsipnya kehadiran kami itu adalah bagaimana bisa memotret tata kelola transportasi darat," kata Dr.Benny.

Termasuk juga mensinergikan kebutuhan-kebutuhan pemerintah daerah termasuk mensinergikan terkait kewenangan-kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. 

Kata Benny, terkait pertemuan semalam di mana kehadiran Komisi V juga memang salah satu tujuannya adalah melihat kondisi Jambi dan apa yang menjadi kebutuhan untuk diperjuangkan. 

"Tentunya kebutuhan-kebutuhan itu secara berjenjang akan diusulkan oleh pemerintah daerah melalui gubernur dan disampaikan juga kepada kami, Kepala BPTD," ucap Kabalai.

Selanjutnya nanti akan di verifikasi terkait kebutuhan-kebutuhan itu, mana-mana yang menjadi kewenangan BPTD. 

Dijelaskan Benny lebih lanjut, dalam hal pembangunan APBN itu dikenal ada dua skema, yakni skema yang langsung menjadi tupoksi BPTD, dan satu lagi ada namanya DAK (Dana Alokasi Khusus).

Kedua program ini memang diolah di BPTD, dan nanti akan usulkan ke bagian perencanaan darat, terus selanjutnya nanti dengan Biro, yang nanti akan kita akan dibahas di dalam kementerian perhubungan, yang nantinya akan dibahas dengan kementerian keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). 

"Nah khusus untuk kegiatan-kegiatan yang menjadi kebutuhan pemerintah daerah yang ada di wilayah pemerintah kabupaten kota atau provinsi yang tidak dapat didanai oleh pemerintah kabupaten dan provinsi, itu dapat disalurkan melalui dana DAK. Nah DAK ini yang usulannya itu kita akan verifikasi di tingkat BPTD, setelah itu nanti kita akan dorong ke pusat, dan nanti verifikasi akhir itu di Kementerian Perhubungan dan DJA.

Pada acara di rumah dinas Walikota Jambi Senin malam hadir Bupati/Walikota se Jambi, juga dihadiri anggota Komisi V DPR RI H.Bakri, serta instansi vertikal mitra bidang infrastruktur dan transportasi. 

Pada siang hari juga telah dilakukan pertemuan di Rumah Dinas Gubernur Jambi yang dihadiri Wakil Ketua Komisi V Ridwan Bae dan Robert Row serta anggota Komisi V lainnya seperti Adian Napitupulu dan Edi Purwanto.(anb)

0 Komentar

© Copyright 2022 - Leadberita.com