Audiensi yang difasilitasi oleh pimpinan DPRD itu membahas sejumlah tuntutan para tenaga P3K, terutama mengenai kenaikan gaji dan perubahan status dari paruh waktu menjadi penuh waktu.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Dr. H. Ivan Wirata, ST, MT mengatakan, pihaknya memahami aspirasi para tenaga P3K dan akan menindaklanjutinya bersama pihak eksekutif melalui pembahasan KUA-PPAS Tahun 2026.
“Mereka menginginkan kesepakatan agar yang paruh waktu jadi penuh waktu. Kalau pun nanti yang penuh waktu diprioritaskan, harus berdasar lama masa kerja,” ujar Ivan.
“Kami juga sudah naikkan dari Rp1 juta ke Rp1,5 juta, lalu ke Rp1,6 juta. Ke depan kami berharap bisa mendekati gaji PNS, tapi tentu disesuaikan kemampuan APBD,” kata Politisi Partai Golkar ini.
Ivan menjelaskan, meski kondisi fiskal daerah saat ini menurun hingga Rp3,7 triliun, DPRD tetap akan memperjuangkan agar tenaga PPPK tetap mendapat perhatian dalam penganggaran daerah.
“Mereka tenaga produktif yang membantu pemerintah daerah. Jadi kami prinsipnya, legislatif dan eksekutif sama-sama konsen memperjuangkan hal ini,” tegasnya.
Sementara itu, Khairul Saleh, perwakilan dari Anggota Aliansi Honorer PPPK Paruh Waktu Provinsi Jambi, menyampaikan bahwa hasil audiensi berjalan positif dan menghasilkan beberapa kesepakatan penting.
“Ada kesepakatan untuk P3K paruh waktu ini akan diperjuangkan kesejahteraannya, tapi disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah,” ujar Khairul.
“Kemudian, yang diprioritaskan untuk menjadi penuh waktu juga sudah diatur oleh BKD, dan akan ditindaklanjuti lagi melalui rapat bersama antara pemerintah, DPR, dan perwakilan P3K,” jelasnya.
Khairul juga menyebut, tahun 2026 menjadi momentum penting dalam proses penyesuaian status dan penganggaran bagi tenaga P3K paruh waktu. Ia berharap agar janji pemerintah dan DPRD dapat terealisasi demi kepastian kerja dan penghidupan yang layak bagi ribuan tenaga honorer di Jambi. (*)
0 Komentar